Untuk memuluskan rencana mereka tersebut, para teroris kini mulai melakukan perampokan yang mereka anggap halal (fa’i) dan melakukan ikhtiyalat (pembunuhan secara diam-diam terhadap sasaran tertentu) yang nantinya akan membuat masyarakat panik. Setelahnya, barulah para teroris itu menyerang pos-pos militer TNI/Polri secara gerilya terbuka sebagaimana yang sudah terjadi di Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut, untuk menimbulkan chaos (gangguan situasi keamanan) di seluruh wilayah Indonesia.
“Mereka memberikan isyarat bagi askari (laskar jihad) di wilayah lain. Mereka membuat teror agar masyarakat takut. Tapi kita tidak perlu khawatir dan jangan kalah dengan mereka,” ujar Kapolri.Menurut Kapolri, jika situasi keamanan negara sudah kacau, para teroris akan mulai mendelegitimasi wibawa pemerintah. Lalu para pelaku teror akan mulai mendoktrinisasi anggota masyarakat untuk mereka rekrut menjadi anggota.
“Tindakan mereka dilakukan untuk meyakinkan masyarakat, sehingga bisa melakukan perekrutan lebih luas dan meraih dukungan masyarakat,” tuturnya. Kemudian, setelah mendapatkan dukungan masyarakat dan mendelegitimasi wibawa pemerintah, para pelaku teror yang akan merekrut jaringan teroris internasional untuk masuk berjihad ke Indonesia itu pun merencanakan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan menegakkan daulah Islam.
“Ini bukan karangan atau prediksi. Tapi ini memang konsep strategis yang mereka siapkan dan lakukan. Kita tidak boleh kalah oleh mereka. Sudah saya perintahkan anak buah saya di lapangan dan koordinasi, rapat dengan Menkopolhukam untuk bersama-sama menanggulangi ini,” tuturnya.
Kades dikumpulkan
Situasi keamanan di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang masih diselimuti ketegangan. Pihak kepolisian yang masih terus memburu pelaku penyerangan yang menewaskan tiga anggota polisi, mendadak mengumpulkan seluruh kepala desa di Mapolsek Hamparah Perak, Jumat (24/9).
Pertemuan tertutup yang digagas Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Endri Iswanto itu berlangsung hampir satu jam. Sumber di kepolisian menyebutkan, pertemuan itu untuk menyolidkan koordinasi antara kepolisian dengan perangkat desa. Sebab disinyalir, pelaku penyerangan yang ditengarai dari kelompok teroris itu masih berada di seputaran Hamparan Perak.
“Kepala desa diminta mendata ulang warganya masing-masing. Kalau ada yang dicurigai, segera lapor polisi,” ujar sumber di kepolisian. Sementara Wali Kota Medan Rahudman Harahap menggagas untuk kembali mengaktifkan pos keamanan lingkungan (poskamling) dan sistem ronda keliling. “Saya sudah ajukan kepada polisi untuk menempatkan dua polisi di satu lingkungan. Jadi, warga yang melakukan ronda merasa didukung aparat kepolisian,” ujarnya, Jumat (24/9).
Tiga hari pascaterjadinya aksi penyerangan Mapolsek Hamparan Perak, yang diyakini dilakukan kelompok teroris, situasi keamanan Medan masih mencekam. Sejumlah objek vital mendapat pengawalan ekstraketat. Bahkan sekitar 30 anggota Brimob bersenjata lengkap disiagakan di Bandara Polonia Medan. Insiden itu juga membuat anggota polisi enggan mengenakan seragam saat bertugas di lapangan. Sebab, isu yang beredar, pelaku masih memiliki rencana untuk menyerang polisi bersama institusinya.
Mengadu ke LBH
Sementara itu, keluarga Khairul Ghazali (49), satu dari 19 terduga teroris yang diamankan Densus 88/AT Mabes Polri mengajukan perlindungan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, kemarin. Polisi dituding melanggar hak asasi manusia (HAM) karena melepaskan tembakan secara membabi buta saat Ghazali menjadi imam shalat Magrib.
Adik kandung Ghazali, Adil Ahyara mengungkapkan, proses penangkapan yang dilakukan tim Densus 88 sangat jauh dari standar praduga tak bersalah. Disebutkannya, saat itu Ghazali sedang menjadi imam shalat Magrib di mushala yang persis di sebalah rumah Ghazali di Jalan Bahagia, Gang Sehat, Bungatanjung, Kecamatan Datukbandar Timur, Tanjungbalai, Sumut.
“Tiba-tiba polisi masuk menggeledah tempat shalat. Jemaah langsung berhamburan menyelamatkan diri,” kata Adil di LBH Medan. Situasi kacau itu membuat polisi melepaskan tembakan secara membabi buta. Akibatnya, dua jemaah (Jukimantoro alias Rojak alias Deni, dan Dani alias Ajo) tewas tertembak. Sedangkan Ghazali langsung disergap dan diboyong ke Mapolres Tanjungbalai. Ironisnya, polisi tetap memberondong dengan peluru kedua anak murid Ghazali meski sudah terbujur kaku di lantai. “Pelaku sekitar 20 orang. Ini yang bilang istri Ghazali yang melihat langsung kejadian itu,” lanjutnya.
Setelah menembak mati dua terduga teroris itu, polisi menggerebek kediaman Ghazali. Namun, karena tak menemukan apa pun, polisi akhirnya mengamankan istri Ghazali, Kartini boru Panggabean (43), dan anaknya yang saat itu baru berusia 25 hari. Parahnya, pemeriksaan terhadap Kartini yang berstatus saksi itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga. “Mereka dikurung di ruang juper yang hanya seluas 3x4 meter. Padahal bayinya baru berusia 25 hari,” ungkapnya.
Penangkapan Kartini yang tanpa pemberitahuan itu sempat membuat keluarga Kartini kabur menyelamatkan diri. Keberadaan Kartini diketahui setelah ia dilepaskan Kamis (23/9) malam. “Kami telah dizalimi. Masa memeriksa wanita yang baru melahirkan caranya seperti itu,” tukasnya. Menyahuti laporan itu, Direktur LBH Medan Nuryono mengatakan akan menyusun pengaduan ke Amnesti Internasional yang membidangi anak. Dikatakannya, tindakan polisi yang turut mengurung bayi berusia 25 hari itu sangat melanggar HAM. “Apalagi perlakuan polisi mengakibatkan kondisi kesehatan mereka menurun,” kata Nuryono.
Sebelumnya, kecaman juga dilayangkan keluarga Kasman Haryono (43) yang disergap polisi dari kawasan Kotarantang, Hamparan Perak, Deliserdang. Istri Kasman, Misni (41) mengatakan, ketika itu suaminya hanya menemani dua tamu yang berkunjung ke rumah adiknya, Marwan. “Tiba-tiba polisi masuk dan menembak dua tamu tadi. Suami saya juga ditangkap dan sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui,” jelas Misni saat ditemui Selasa (21/9).
saya akan ikut pasukan bersama mereka
BalasHapus