Al Shabab mengatakan pada hari Minggu (28/2) bahwa makanan yang didistribusikan oleh salah satu agen PBB itu telah merugikan petani setempat dan mewanti-wanti bahwa di balik bantuan yang diberikan dalam bingkai WFP tersebut memuat berbagai macam motif politis.
"Mengingat masalah yang disebabkan oleh bantuan pangan yang didistribusikan WFP, maka Harakah Al-Shabab Mujahidin melarang operasi badan tersebut di Somalia secara umum mulai hari ini."
"Para kontraktor yang saat ini bekerja dengan WFP harus berhenti ... siapa saja yang bekerja dengan agen tersebut sama saja dengan melayani kepentingan WFP. "
Al-Shabab mengatakan mereka telah menerima keluhan dari petani Somalia bahwa jumlah bantuan makanan WFP membuat mereka terhambat untuk menjual produk mereka sendiri meskipun dengan harga yang wajar.
Selain itu, Al Shabab juga mengatakan bahwa dari sekian banyak makanan yang diberikan oleh WFP telah melewati tanggal kadaluwarsa dan menyebabkan banyak warga jatuh sakit.
Menanggapi larangan tersebut, WFP berusaha keras menegaskan bahwa perannya di Somalia "tidak memihak dan non politis".
Dalam situsnya WFP menambahkan bahwa program bantuan pangan tersebut beroperasi di "salah satu tempat paling berbahaya di dunia" dan dilakukan atas desakan "kebutuhan kemanusiaan bagi penduduknya".
Penundaan Bantuan
Agustus lalu, WFP mengklaim Somalia menghadapi krisis kemanusiaan yang terburuk sejak bencana 1991/1992, dengan setengah penduduknya (3,64 juta orang) yang membutuhkan bantuan dari luar.
WFP berhenti beroperasi di Somalia selatan pada bulan Januari lalu, dan mengklaim bahwa distribusi bantuan pangan tertunda akibat serangan dan pemerasan oleh 'pemberontak'.
Namun, mereka tetap mendesak untuk memulai kembali operasinya di daerah tersebut pada Maret atau April tahun ini kepada 1,8 juta warga Somalia di bagian lain negara tersebut, termasuk ibukota Mogadishu - yang saat ini sebagian besar ada di bawah kendali Al Shabab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar