AHAD pagi itu, cuaca Hong Kong amat panas. Namun di sebuah aula Ho Tung Secondary School tidak kalah panas semangat BMI/TKW dari Indonesia, dengan segala kemampuan mereka berusaha menyuarakan hak-haknya yang terampas. Gedung berkapasitas 1500 tersebut dipenuhi kaum wanita yang tergabung dalam komunitas Persatuan Tolak Overcharging (PILAR), Gabungan Migrant Muslim Indonesia (GAMMI),dan beberapa komunitas ketenagakerjaan di HongKong.
Acara diawali dengan atraksi BMI dalam bentuk drama teatrikal. Mereka menyuarakan aspirasi dan ketertindasan mereka melalui drama dan lagu. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang permasalahan yang menimpa BMI di Hong Kong.
Kepada voa-islam.com, Ketua GAMMI mengatakan bahwa acara itu sengaja dibuat untuk mensosialisasikan kepada BMI agar mereka mengetahui hak-haknya yang telah dirampas. “Kontrak mandiri yang telah diberlakukan beberapa tahun, tiba-tiba dicabut bulan Januari lalu tanpa konfirmasi ke BMI, tentu saja itu sangat menyinggung perasaan BMI,” jelas Rosi.
Apa yang diinginkan pemerintah pada BMI sudah sangat keterlaluan, beban biaya yang harus ditanggung BMI terhadap agen sangat mahal, HKD 21000 per BMI (Setara Rp 24.780.000 jika kurs 1HKD=Rp 1180), dan masih terampas hak-hak BMI yang lain.
“Makanya kita sadarkan teman-teman BMI dan kita galang persatuan untuk membuat aksi besar-besaran dengan organisasi ketenagakerjaan di Hong Kong Ahad depan, di kantor konsulat,” kata dia.
Acara tersebut semakin bergelora dengan yel-yel peserta: “KJRI anthek-anthek agency,” “Kontrak mandiri hak BMI,” “BMI bukan komoditi, BMI harus dilindungi,” “SBY-BUDIONO boneka agen kita,” “SBY-BUDIONO boneka Amerika,” dan “SBY-BUDIONO rezim anti rakyat,” dll.
Dengan penuh semangat para peserta meluapkan kekecewaannya pada pejabat yang harusnya melindungi warganya di luar negeri tersebut, namun dalam praktiknya justru meresahkan rakyat.
Beberapa peserta yang diwawancarai voa-islam.com mengungkapkan kejamnya pemerintah dalam memperlakukan warga negaranya. “Katanya, pemerintah berpedoman pada UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi ayat ini hanyalah semboyan kosong,” ujar seorang peserta. “Buktinya, negara tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sehingga terpaksa memilih menjadi TKI,” imbuhnya.
Berdasarkan selebaran yang koresponden voa-islam dapatkan, aksi besar-besaran yang akan dilakukan di depan konsulat tersebut akan menuntut konsulat segera menghapus larangan kontrak mandiri bagi BMI satu majikan. Aksi akan diikuti dari organisasi GAMMI, PILLAR, dan ALIANSI BLACKLIST PJTKI, PELANGGAR HUKUM.
Selamat berjuang para pahlawan devisa. Semoga harapanmu tercapai dengan sukses.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar